SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik dan mengambil sumpah enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026), menjadi bagian dari langkah strategis penataan birokrasi berbasis manajemen talenta.
Prosesi pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/2346/204/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Keenam pejabat yang dilantik merupakan hasil pemetaan talenta (talent mapping) dan uji kompetensi teknis pengisian JPTP.
Khofifah menegaskan, mutasi dan rotasi tersebut bukan merupakan promosi jabatan, melainkan bagian dari penyesuaian kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Ini murni rotasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Kami ingin setiap perangkat daerah diisi oleh talenta terbaik sesuai kompetensi masing-masing,” tegas Khofifah.
Ia menjelaskan, mekanisme mutasi dan rotasi telah dilaksanakan sejak 31 Mei 2026 serta telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sementara sejumlah jabatan yang masih kosong akan diisi sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt.) hingga proses pengisian pejabat definitif selesai.
“Proses pengisian jabatan definitif tinggal menunggu hasil final setelah penyesuaian kebutuhan organisasi yang telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai tindak lanjut rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Percepat Pemerintahan Digital
Dalam arahannya, Khofifah memberikan penekanan khusus terhadap percepatan pembangunan integrated government system atau sistem pemerintahan yang terintegrasi.
Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, sekaligus mempercepat pelayanan publik dengan meminimalkan tatap muka.
“Melalui sistem yang terintegrasi, seluruh proses akan berjalan dalam satu kesatuan. Saya minta sistem ini segera diselesaikan agar akuntabilitas, transparansi, dan percepatan pelayanan dapat terwujud. Prioritas utamanya adalah pelayanan publik sehingga interaksi tatap muka dapat diminimalkan dan pelayanan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta efisien,” tegasnya.
Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta konsisten menjalankan Pakta Integritas serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha hingga mitra internasional.
Minta OPD Berlomba Ciptakan Inovasi PAD
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah mengingatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengalami penurunan.
Yang harus berubah, menurutnya, adalah pola kerja birokrasi agar semakin efisien dan inovatif.
Ia pun mendorong seluruh perangkat daerah menggali berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan baru.
Khofifah mencontohkan keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur yang dalam dua tahun terakhir mampu memberikan tambahan PAD melalui inovasi yang dikembangkan.
“Saya meyakini perangkat daerah lainnya juga memiliki potensi yang sama untuk menghadirkan inovasi yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mendukung percepatan berbagai program pembangunan,” pungkasnya.
Daftar 6 Pejabat JPTP Pemprov Jatim yang Dilantik
- R. Heru Wahono Santoso – Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Dr. Iwan – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
- Budi Raharjo – Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember.
- I Nyoman Gunadi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
- Arif Endro Utomo – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
- Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.
