SURABAYA – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6/2026) malam, berujung ricuh. Massa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan sosial dan ekonomi terlibat ketegangan dengan aparat hingga polisi melakukan pembubaran.
Kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 19.05 WIB. Situasi memanas setelah sebagian peserta aksi membakar tumpukan sampah di tengah Jalan Gubernur Suryo. Asap hitam membubung di sekitar lokasi dan membuat kondisi semakin tidak kondusif.
Massa kemudian bergerak mendekati barikade pengamanan dan melakukan pelemparan. Selain itu pagar Gedung Grahadi yang baru saja diperbaiki kembali rusak.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfie Sulistiawan turun langsung memimpin upaya pengendalian situasi. Melalui pengeras suara, ia meminta peserta aksi segera membubarkan diri.
“Masyarakat diminta membubarkan diri. Ini bukan tontonan,” ujar Lutfie.
Setelah imbauan tidak sepenuhnya diindahkan, aparat mengerahkan kendaraan water cannon untuk mendorong massa menjauh dari kawasan depan Grahadi. Ketegangan meningkat setelah sejumlah peserta aksi diduga melempar botol, batu, dan benda lain ke arah petugas.
Selain itu, beberapa pagar pembatas di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat dorongan massa. Aparat kemudian memperketat barisan untuk mencegah peserta masuk ke area pengamanan.
Hingga malam, sebagian massa masih bertahan di sekitar sisi barat Gedung Negara Grahadi. Polisi masih melakukan pengamanan dan berupaya memulihkan kondisi agar situasi kembali kondusif.
Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam gerakan “Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat” menggelar aksi sejak Jumat sore. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelaku UMKM, masyarakat umum, hingga kelompok pencari kerja menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Mereka membawa poster kritik, salah satunya bertuliskan “Klakson kalau capek jadi WNI”. Seruan tersebut mendapat respons dari sejumlah pengendara yang melintas dengan membunyikan klakson.
Juru Bicara Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, BBM, serta persoalan lapangan pekerjaan.
“Yang paling krusial adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok,” kata Septia.
Selain isu ekonomi, massa juga menyampaikan tuntutan terkait ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah, anggaran publik, hingga keterlibatan aparat dalam ranah sipil.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa sebelas tuntutan, di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menciptakan lapangan kerja layak, memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
