Surabaya – Gugatan perdata terkait sengketa tanah di kawasan Keputih, Surabaya, antara Sirman dan Dr. Djoko Soetikno (alm) dinilai mengandung sejumlah kejanggalan. Retno Sariati Sandra Lukito, Kuasa Hukum tergugat mengatakan gugatan tersebut kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dua bidang tanah yang memiliki riwayat administrasi dan alas hak berbeda.
Bantahan tersebut disampaikan dalam persidangan perkara perdata Nomor 641/Pdt.G/2026/PN Sby di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/11/2026). Keterangan mantan Lurah Keputih, Y. Sungkowo Utomo, yang menjabat pada 2015–2016, turut memperkuat penjelasan mengenai riwayat tanah dan perdamaian yang pernah terjadi.
Retno menjelaskan, objek yang kini menjadi sengketa adalah tanah seluas 600 meter persegi dengan alas hak Petok D Nomor 3212 Persil 64 atas nama Dr. Djoko Soetikno. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah induk Petok D Nomor 534 seluas 38.888 meter persegi yang dibeli Dr. Djoko dari Sirman pada 1987.
Dalam prosesnya, tanah induk tersebut dipecah menjadi beberapa bidang atau kavling. Salah satunya bidang seluas 600 meter persegi yang telah tercatat dengan Petok D Nomor 3212 sejak 1989.
Sementara itu, tanah Petok D Nomor 534 Persil 64 yang tersisa seluas 7.555 meter persegi atas nama Sirman merupakan bidang berbeda. Tanah inilah yang pernah menjadi objek sengketa antara Suwanto dan Dr. Djoko pada 2015.
“Dalil penggugat justru mencampuradukkan dua objek tanah yang berbeda. Tanah 600 meter persegi dengan Petok D 3212 memiliki riwayat administrasi tersendiri, sedangkan Petok D 534 Persil 64 seluas 7.555 meter persegi merupakan objek yang pernah diselesaikan melalui perdamaian,” jelas Retno.
Menurutnya, kejanggalan gugatan semakin terlihat karena penggugat mendalilkan pembayaran pembelian tanah seluas 38.888 meter persegi oleh Dr. Djoko kepada Sirman belum lunas. Atas dasar itu, penggugat meminta agar tanah induk tersebut dikembalikan kepada Sirman.
Padahal, kata Retno, pihaknya memiliki bukti kesepakatan pelunasan antara Sirman dan Dr. Djoko melalui mediasi di Bakortanasda pada 1992.
Selain itu, terdapat penyelesaian persoalan atas bidang tanah seluas 7.555 meter persegi pada 2015. Kesepakatan tersebut melibatkan Suwanto dan Dr. Djoko dengan pemberian uang kehormatan sebesar Rp700 juta kepada Dr. Djoko.
Kesepakatan itu disertai penyerahan Petok D asli Nomor 534 seluas 7.555 meter persegi kepada Dr. Djoko, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 17 April 2015.
Mantan Lurah Benarkan Perdamaian Rp700 Juta
Riwayat perdamaian tersebut terungkap dalam kesaksian Y. Sungkowo Utomo di persidangan. Mantan Lurah Keputih itu menjelaskan, dirinya mengetahui persoalan tanah setelah diminta memfasilitasi mediasi sekitar 2015.
Saat itu, dua anak Sirman bersama Suhaimi, orang kepercayaan Suwanto selaku pembeli tanah, datang ke kelurahan membawa ikatan jual beli dan fotokopi Petok D Nomor 534 Persil 64 atas nama Sirman seluas 7.760 meter persegi.
Namun, dalam mediasi pertama, Utomo menemukan perbedaan luas tanah. Dokumen fotokopi yang dibawa pihak Suwanto mencantumkan luas 7.760 meter persegi. Sedangkan Dr. Djoko menunjukkan dokumen asli dengan luas 7.555 meter persegi, sesuai buku tanah kelurahan.
“Bu Joko kemudian menunjukkan surat asli untuk punya Pak Wanto foto copy,” ungkap Utomo di hadapan majelis hakim.
Persoalan tersebut kemudian diselesaikan melalui mediasi kedua. Menurut Utomo, disepakati pemberian uang kehormatan Rp700 juta kepada Dr. Djoko oleh pihak Suwanto. Kesepakatan itu juga diikuti penyerahan Petok D asli Nomor 534 seluas 7.555 meter persegi.
Utomo menegaskan dirinya tidak pernah menerbitkan Petok D baru atas objek tanah tersebut. Selama menjabat sebagai lurah, ia hanya mengeluarkan surat sporadik berdasarkan dokumen yang diajukan Suwanto.
“Saya tidak mengeluarkan Petok D yang baru, namun mengeluarkan sporadik saja,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai pembayaran Rp700 juta, Utomo menyebut uang tersebut berasal dari pihak Suwanto, bukan Sirman. Ia juga membenarkan nama Roy Karyono yang tercantum dalam kuitansi merupakan anakƙ Suwanto.
Utomo mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Sirman maupun menerima uang dari Suhaimi.
Bilyet Giro Rp90 Juta Dipersoalkan
Dalam persidangan, Retno juga menyoroti dalil penggugat mengenai bilyet giro senilai Rp90 juta dari Dr. Djoko yang disebut tidak dapat dicairkan.
Menurut Retno, penggugat hingga kini belum menunjukkan bukti penolakan pencairan bilyet giro tersebut. Sebaliknya, pihak tergugat telah menyiapkan bukti kesepakatan pelunasan transaksi melalui mediasi pada 1992.
Retno menilai kehadiran dua anak Sirman dalam mediasi 2015 juga menunjukkan bahwa keluarga Sirman mengetahui persoalan transaksi jual beli dan penguasaan tanah tersebut.
Ia menegaskan, persoalan tanah seluas 7.555 meter persegi yang pernah dimediasi pada 2015 tidak bisa dicampuradukkan dengan bidang seluas 600 meter persegi yang menjadi objek gugatan sekarang.
“Dalil penggugat yang menyatakan tanah tersebut bagian dari Petok D 534 Persil 64 seluas 7.555 meter persegi adalah dalil yang mengada-ada,” tandasnya.
Dengan demikian, menurut pihak tergugat, pokok persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara ini bukan hanya mengenai pelunasan transaksi tanah induk, tetapi juga kejelasan identitas dan riwayat masing-masing bidang tanah. Terlebih, Petok D Nomor 3212 seluas 600 meter persegi disebut telah tercatat sejak 1989, sedangkan persoalan Petok D Nomor 534 seluas 7.555 meter persegi telah memiliki riwayat penyelesaian melalui kesepakatan pada 2015. (tom)
