BATU – Pemerintah terus memperkuat keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sejumlah program perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penurunan bunga pembiayaan, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi satu paket kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Maruarar atau yang akrab disapa Ara, program tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi hunian, tetapi juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
“Ini semua paket lengkap dan target penerimanya adalah MBR sehingga tidak hanya membangun rumahnya tapi perekonomiannya,” ujar Ara saat berada di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.
Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kuota Program BSPS secara signifikan. Jika pada 2025 jumlah penerima berada di angka 45 ribu unit, tahun ini jumlah tersebut naik menjadi 400 ribu rumah.
Selain BSPS, pemerintah juga memberikan kemudahan melalui Program KUR Perumahan. Untuk pembiayaan dengan plafon di bawah Rp100 juta, pemerintah tidak membebankan jaminan, dengan bunga sebesar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
“PNM sekarang (suku bunga) turun menjadi 8 persen. Tahun lalu Presiden Prabowo sudah membuat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang tadi bayar menjadi gratis. Itu bagian dari intervensi yang dihadirkan oleh negara,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ara didampingi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Keduanya meninjau pelaksanaan program perumahan yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Ara menegaskan keberhasilan Program BSPS diukur dari perubahan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Pemerintah, kata dia, akan terus berupaya menghadirkan solusi bagi masyarakat meski dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan.
“Kalau kendala pasti ada saja, tapi kami berjuang untuk rakyat. Keuntungan dikembalikan kepada rakyat,” katanya.
Sementara itu, Hashim menambahkan program bedah rumah akan diperkuat dengan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat.
“Harapannya pemerintah setiap tahun 2 juta kepala keluarga bisa dapat sertifikat gratis dari pemerintah. Ini khusus untuk MBR,” ujarnya.
Pemerintah berharap rangkaian kebijakan tersebut mampu menciptakan hunian yang lebih layak sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah. TOM
