Di Balik Gemerlap Diskotek Valhalla Surabaya, Ada Dugaan Masalah Izin dan Miras Tanpa Cukai

Hiburan, Hukum270 Dilihat

SURABAYA – Persoalan Diskotek Valhalla di Jalan Kombes M. Duryat, Surabaya, tampaknya tidak sekadar soal 35 botol minuman keras (miras) impor tanpa pita cukai yang disita Bea Cukai. Di balik temuan tersebut, muncul persoalan lebih mendasar: legalitas operasional tempat hiburan malam itu.

Informasi yang dipublikasikan menyebutkan, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki pengelola diduga tidak mencantumkan kegiatan usaha diskotek maupun karaoke. Namun, aktivitas hiburan dengan pertunjukan live DJ dan operasional 10 ruang VIP disebut tetap berlangsung secara rutin.

Jika informasi tersebut benar, muncul pertanyaan serius mengenai pengawasan perizinan usaha hiburan malam di Kota Surabaya. Bagaimana aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan izin usaha itu bisa terus berjalan?

Persoalan ini semakin menarik setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur dikabarkan memanggil pengelola Valhalla pada Kamis (12/11/2026).

Pemanggilan tersebut disebut berkaitan dengan persoalan perizinan. Bahkan, izin bar yang menjadi dasar penjualan minuman beralkohol di lokasi tersebut dikabarkan terancam dicabut.

Namun, sejauh mana hasil pemeriksaan itu? Apakah pengelola telah diminta menghentikan kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan perizinan? Ataukah operasional tetap berjalan sambil menunggu penyelesaian administrasi?

35 Botol Miras Tanpa Pita Cukai

Belum tuntas persoalan perizinan, Valhalla kembali menjadi sorotan setelah petugas Bea Cukai melakukan operasi pada Senin (16/11/2026) malam.

Dalam operasi tersebut, sedikitnya 35 botol minuman keras impor tanpa pita cukai resmi ditemukan dan disita. Botol-botol tersebut disimpan dalam tiga peti.

Temuan ini membuka pertanyaan lain mengenai asal-usul barang, jalur distribusi, hingga pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan peredarannya.

Persoalannya bukan semata keberadaan minuman beralkohol di tempat hiburan malam. Legalitas barang yang diperjualbelikan juga harus dipastikan. Apakah seluruh produk memiliki dokumen kepabeanan dan cukai yang sah?

Klarifikasi dari Bea Cukai diperlukan untuk menjelaskan status barang bukti, dugaan pelanggaran, serta tindak lanjut penanganannya.

Bukan Kali Pertama Jadi Sorotan

Nama Valhalla sebelumnya juga dikaitkan dengan perkara narkotika. Dalam pemberitaan yang sama disebutkan, lima karyawan tempat hiburan tersebut pernah diamankan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam perkara dugaan peredaran ekstasi pada bulan sebelumnya.

Rangkaian persoalan ini tentu perlu dilihat secara proporsional. Perkara narkotika, dugaan ketidaksesuaian izin usaha, dan temuan miras tanpa pita cukai merupakan persoalan berbeda yang harus ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Namun, akumulasi persoalan tersebut semestinya menjadi alasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pengawasan?

Ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan terbuka. Pertama, apakah kegiatan diskotek dan karaoke Valhalla telah memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan klasifikasi kegiatan usahanya?

Kedua, bagaimana status izin penjualan minuman beralkohol yang dimiliki pengelola? Ketiga, apakah DPMPTSP telah mengeluarkan rekomendasi atau keputusan setelah pemanggilan pada 12 November 2026?

Keempat, apakah pemerintah daerah telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan dokumen perizinan?

Pertanyaan tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti pada pemanggilan administratif maupun penyitaan barang tanpa kejelasan tindak lanjut.

Hingga berita ini disusun, pemilik Valhalla, Salim Himawan,  belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.

Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi bagi pengelola Valhalla maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai legalitas operasional, perizinan penjualan minuman beralkohol, dan temuan Bea Cukai.

Publik tentu berhak mengetahui apakah seluruh aktivitas usaha tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat pelanggaran yang selama ini luput dari pengawasan. (TOM)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *