Bos Dealer Mobil Heru Tandyo Bantah Gelapkan Rp5,18 Miliar, Kuasa Hukum Yakobus: Jaksa Salah Hitung!

Hukum176 Dilihat

SURABAYA – Mantan Direktur PT Surya Agung Indah Megah (SAIM), Heru Tandyo, 66, membatah dakwaan dugaan penggelapan dana dan aset perusahaan senilai Rp5,18 miliar. Pihak terdakwa menyoal perhitungan kerugian yang disusun jaksa penuntut umum (JPU).

Melalui kuasa hukumnya, Yakobus Welianto, menilai terdapat kesalahan perhitungan dalam surat dakwaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Bahkan, pihaknya mengklaim nilai kerugian perusahaan seharusnya lebih rendah dari angka yang didakwakan.

“Kami melihat dalam dakwaan itu nampak jaksa ada salah perhitungan secara matematika. Rupanya lupa kalau ada pembayaran terkait penjualan mobil. Kerugian itu bukan Rp5 miliar lebih, seharusnya Rp4,8 miliar sekian,” ujar Yakobus.

Perkara ini bermula ketika Heru menjabat sebagai Direktur PT SAIM, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mobil, servis, dan suku cadang Honda di Jalan Kranggan Nomor 107–109, Surabaya.

Dalam surat dakwaan bernomor registrasi 4035/M.5.43/Eoh.2/10/2026 tertanggal 4 November 2026, JPU Estik Dilla Rahmawati dan Rico Luis Antonio Sinaga menguraikan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Heru selama periode 2016 hingga 2020.

Jaksa menghitung perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian PT SAIM sebesar Rp5.189.414.954.

Heru sendiri diangkat sebagai direktur berdasarkan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Juni 2016 dengan gaji Rp20 juta per bulan.

Namun, berdasarkan anggaran dasar perseroan, sejumlah tindakan direksi harus mendapatkan persetujuan RUPS atau setidaknya Dewan Komisaris. Di antaranya meminjamkan uang atas nama perusahaan, mendirikan atau ikut serta dalam perusahaan lain, menjaminkan utang, serta menggunakan uang dan menjual aset perusahaan.

Dana Perusahaan Diduga Mengalir ke Bisnis Anak

Salah satu transaksi yang menjadi perhatian jaksa adalah penggunaan dana PT SAIM untuk kepentingan PT Surya Karya Global, perusahaan yang dipimpin dan dimiliki Hans Tandyo, anak terdakwa.

Pada 3 April 2017, Heru diduga mengirimkan uang Rp560 juta ke rekening BCA atas nama Jusuf Mubarak Barmen untuk menyewa lahan di Jalan Kranggan Nomor 96, Surabaya. Lahan tersebut diperuntukkan bagi usaha bengkel body repair PT Surya Karya Global.

Tak berhenti di situ, pada 18 April 2017, terdakwa kembali mengirimkan Rp48.105.900 melalui rekening atas nama Moch Ghonim untuk membayar penambahan daya listrik dari 900 VA menjadi 33.000 VA di lokasi yang sama.

Jaksa juga mengungkap pencairan dua lembar cek BCA pada 24 Mei 2017. Cek pertama bernilai Rp352,75 juta dan cek kedua Rp247,25 juta. Total Rp600 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Hans Tandyo.

Selain itu, jaksa mempersoalkan penempatan dana perusahaan ke sejumlah instrumen investasi. Pada 7 Desember 2016, terdakwa diduga menempatkan Rp768 juta ke bisnis MLM MyMiOne/Mi One Global melalui rekening atas nama Franklin Winata, S.H., yang merupakan ipar terdakwa.

Selanjutnya, pada 24 Desember 2016, dana Rp3 miliar ditempatkan pada produk Reksa Dana Narada Saham Indonesia yang dikelola PT Narada Aset Manajemen.

Transaksi dana Rp3 miliar ke rekening Bank DBS Indonesia atas nama Reksa Dana Narada Saham Indonesia juga tercatat pada 22 Agustus 2019. Dalam dakwaan disebutkan transaksi tersebut dilakukan atas ide Hans Tandyo.

Dua Mobil Tes Drive Dijual Rp300 Juta

Jaksa juga mempersoalkan penjualan dua unit mobil tes drive milik PT SAIM kepada Hans Tandyo pada 13 Januari 2020. Heru disebut menerbitkan dua memo penjualan dengan harga jauh di bawah nilai perolehan aset.

Satu unit Honda Civic 1.5 L Turbo ES CVT tahun 2017 yang memiliki nilai perolehan Rp370.018.636 dijual seharga Rp100 juta. Sedangkan Honda All New Accord 1.5 TC EL CVT tahun 2019 dengan nilai perolehan Rp611.290.418 dilepas seharga Rp200 juta.

Dengan demikian, kedua kendaraan yang nilai perolehannya mencapai sekitar Rp981,3 juta tersebut dijual dengan total Rp300 juta.

Namun, transaksi penjualan mobil ini justru menjadi salah satu poin yang dipersoalkan pihak terdakwa dalam penghitungan kerugian.

Yakobus menyebut jaksa tidak memperhitungkan pembayaran dari transaksi penjualan kedua kendaraan tersebut secara tepat.

Klaim Kembalikan Rp1,8 Miliar dan Miliki Putusan Perdata

Tak hanya mempersoalkan angka kerugian, pihak terdakwa juga membantah tuduhan penggelapan dana perusahaan.

Yakobus menyatakan dana Rp1,8 miliar telah dikembalikan ke rekening PT SAIM. Menurutnya, uang tersebut sebelumnya berkaitan dengan rencana pengembangan usaha body repair yang kemudian dibatalkan pemegang saham mayoritas yang menguasai 70 persen saham.

“Yang Rp1,8 miliar itu sudah kami kembalikan ke rekening perusahaan. Karena pengembangan body repair ternyata dibatalkan oleh pemegang saham 70 persen. Pengembalian itu dicatat dalam laporan keuangan sebagai pinjaman direksi,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dana Rp3 miliar yang ditempatkan pada investasi Reksa Dana Narada Saham Indonesia, Yakobus menyebut pihaknya memiliki dasar hukum untuk tidak mengembalikan dana tersebut.

Dia merujuk putusan perkara perdata Nomor 56/Pdt/2024/PN Surabaya dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 3818 yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Yakobus, putusan tersebut menjadi dasar bahwa tindakan pengelolaan dana perusahaan oleh kliennya merupakan keputusan bisnis yang dilakukan dengan iktikad baik atau business judgment rule.

“Yang Rp3 miliar tidak kami kembalikan karena ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu dinyatakan tindakan tersebut merupakan business judgment rule. Tidak ada tindak pidana penipuan, penggelapan maupun pencucian uang,” katanya.

Dia juga menyinggung keputusan RUPS yang dilakukan empat pemegang saham, yakni Yuliati, Herliyanto, Sandra Tandyo, dan Lindawati. Menurutnya, terdapat keputusan RUPS yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam putusan perdata tersebut.

Persoalkan Proses Restorative Justice

Persoalan lain yang disoroti Yakobus adalah proses penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Dia mengaku sejak awal pihaknya telah mempersoalkan proses RJ yang dibahas pada tingkat kepolisian. Menurutnya, pembahasan seharusnya difokuskan pada persoalan dana investasi Rp3 miliar yang tidak dikembalikan karena pihaknya mengklaim memiliki dasar putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

Yakobus juga mengungkap adanya pembicaraan perdamaian yang dikaitkan dengan penerimaan warisan senilai Rp50 miliar.

“Kami sejak awal keberatan. Ini persoalan penggelapan, bukan masalah warisan. Kenapa justru ditekan untuk damai dan menerima warisan Rp50 miliar? Apa hubungannya persoalan ini dengan warisan?” ujarnya.

Dia bahkan mempertanyakan dugaan intervensi dalam proses penanganan perkara, mulai dari tingkat kepolisian hingga kejaksaan.

Pihak terdakwa menyatakan akan menyiapkan pembelaan secara maksimal. Yakobus juga berencana menyampaikan pernyataan terbuka atau open statement pada pekan depan untuk membeberkan berbagai keberatan terhadap konstruksi dakwaan jaksa.

Sementara itu, dalam dakwaannya, JPU juga mengungkap persoalan transparansi keuangan PT SAIM. Komisaris perusahaan, Suryawan Tandyo, disebut pernah mengirimkan surat Nomor 001/004/2018 tertanggal 12 April 2018 untuk meminta laporan keuangan tahun 2017 dan periode sebelumnya.

Namun, laporan tersebut disebut tidak pernah diserahkan hingga terjadi pergantian direksi pada 2020.

Hasil pemeriksaan keuangan periode Juni 2016 hingga Februari 2020 yang diserahkan General Manager PT SAIM pada 5 Mei 2023 turut mencatat sejumlah transfer dan pencairan cek tanpa persetujuan komisaris maupun pemegang saham.

Atas rangkaian perbuatan tersebut, Heru didakwa melanggar Pasal 486 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh tuduhan jaksa dan bantahan pihak terdakwa tersebut masih harus diuji melaluipembuktian di persidangan. (tom)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *