JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap kebijakan iuran keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia mulai bergolak dari akar rumput. Sedikitnya 75 klub dan perkumpulan akuatik dari berbagai daerah menyatakan keberatan terhadap rencana pemberlakuan iuran registrasi dan keanggotaan yang dijadwalkan mulai 1 September 2026.
Sejumlah perwakilan klub bahkan mendatangi KONI Pusat, Federasi Akuatik Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyampaikan aspirasi.
Di Jawa Timur, sedikitnya 55 klub atau perkumpulan disebut menyatakan keberatan. Mereka mempersoalkan bukan hanya besaran iuran, tetapi juga minimnya sosialisasi serta mekanisme penerapan sistem registrasi digital.
Suyanto dari SAC Sidoarjo, yang disebut menjadi juru bicara klub-klub akuatik Jawa Timur, mempertanyakan posisi klub yang selama ini menjadi ujung tombak pembinaan atlet.
“Kita yang di bawah sudah susah payah menghidupi klub atau perkumpulan. Malah disuruh bayar,” ujar Suyanto.
Pernyataan itu menjadi gambaran keresahan klub yang selama ini menjadi tempat pertama atlet menemukan bakat, menjalani latihan, mengikuti kompetisi hingga akhirnya menembus level daerah maupun nasional.
Bagi klub, pembinaan atlet bukan sekadar urusan administrasi. Mereka harus menanggung biaya pelatih, kolam latihan, perlengkapan, transportasi, kompetisi hingga kebutuhan atlet lainnya.
Karena itu, muncul pertanyaan: ketika klub sudah mengeluarkan biaya besar untuk mencetak atlet, mengapa mereka masih harus dibebani iuran keanggotaan federasi?
Iuran Mulai Rp50 Ribu hingga Rp1,5 Juta
Berdasarkan Surat Federasi Akuatik Indonesia Nomor 434/SJN/VIII.2026 tertanggal 8 Agustus 2026 tentang Informasi Awal Iuran Registrasi Akuatik Indonesia, terdapat skema iuran tahunan bagi atlet, klub, dan pelatih.
Atlet dikenai iuran Rp50.000 per tahun. Sementara klub dibagi dalam beberapa kategori, yakni Silver maksimal 20 atlet dengan iuran Rp300.000, Gold 21–99 atlet Rp500.000, Diamond 100–249 atlet Rp1 juta, serta Platinum dengan sedikitnya 250 atlet sebesar Rp1,5 juta per tahun.
Untuk pelatih, iuran ditetapkan berdasarkan jenjang, mulai Rp100.000 untuk Muda, Rp200.000 untuk Madya, Rp300.000 untuk Utama hingga Rp1 juta untuk jenjang Internasional.
Di atas kertas, nominal tersebut mungkin terlihat relatif kecil. Namun klub menilai persoalannya tidak sesederhana angka.
“Bagi klub akar rumput, iuran tersebut menjadi tambahan beban di tengah biaya pembinaan yang terus berjalan, ” tandasnya.
Persoalkan Sosialisasi
Selain nominal, klub juga menyoroti proses sosialisasi. Sejumlah klub disebut masih mempertanyakan mekanisme registrasi, kategori keanggotaan, teknis pembayaran melalui sistem digital dan Payment Gateway, hingga manfaat konkret yang diperoleh setelah membayar iuran.
Klub membutuhkan kejelasan mengenai status atlet, hak dan kewajiban anggota, penggunaan dana, serta pelayanan yang akan diterima setelah menjadi anggota federasi.
Suyanto menilai transformasi digital seharusnya tidak hanya memudahkan federasi mengelola database, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi klub.
“Sebab, klub adalah bagian penting dari rantai pembinaan atlet, ” tandasnya.
Penolakan Meluas
Gelombang keberatan disebut tidak hanya berasal dari Jawa Timur. Klub dari Sumatera Barat, Aceh, Jambi, Papua Raya, Manado, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB, DKI Jakarta, Jawa Barat dan sejumlah daerah lain juga menyampaikan keberatan.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa polemik iuran mulai berkembang menjadi persoalan hubungan antara federasi dan klub.
Federasi memang membutuhkan sistem administrasi dan database nasional yang tertib. Namun klub juga membutuhkan dukungan agar tetap mampu menjalankan pembinaan.
“Digitalisasi pun tidak seharusnya berhenti pada perubahan cara registrasi dan pembayaran. Sistem digital idealnya mampu memperkuat pendataan atlet, memetakan klub, meningkatkan kompetisi, memperjelas status anggota serta meningkatkan pelayanan federasi” bebernya.
Bola Kini di Tangan Federasi
Gelombang penolakan tersebut menjadi momentum bagi Federasi Akuatik Indonesia untuk membuka ruang dialog dengan klub dan perkumpulan.
Sebab, kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan klub tidak cukup hanya disampaikan melalui surat. Dibutuhkan komunikasi dua arah agar setiap klub memahami tujuan, mekanisme, manfaat serta konsekuensi kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata soal Rp50.000 iuran atlet atau Rp300.000 hingga Rp1,5 juta iuran klub. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan.
Klub merupakan fondasi tempat atlet pertama kali ditempa. Dari kolam-kolam latihan itulah bibit atlet muncul sebelum kemudian naik ke level daerah, nasional hingga internasional.
Karena itu, Suyanto mengatakan, suara klub seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai penolakan terhadap iuran. Ini adalah pesan dari akar rumput agar modernisasi federasi tidak membuat klub semakin terbebani.
“Jangan hanya menertibkan data. Federasi juga harus memastikan akar pembinaan tetap hidup, “tandasnya.
Sebab sebelum atlet Indonesia mengejar prestasi di panggung internasional, ada klub-klub yang lebih dahulu membuka kolam latihan, membayar pelatih, membiayai kompetisi dan menempa calon juara.
Kini, suara mereka sudah terdengar jelas: jangan sampai klub yang melahirkan atlet justru menjadi pihak yang paling terbebani. (Tom)
