Promosi Doktor Unair, Muhammad Nabil Tawarkan Model IPAD untuk Perlindungan Atlet

Olahraga, Pendidikan93 Dilihat

 

SURABAYA– Kebijakan anti-doping di Indonesia perlu mengedepankan perlindungan hukum bagi atlet. Penjatuhan sanksi terhadap atlet yang terbukti menggunakan zat terlarang tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman. Aspek keadilan, proporsionalitas, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi juga harus menjadi bagian dari sistem penanganan pelanggaran doping.

Gagasan tersebut menjadi salah satu pokok penelitian Muhammad Nabil dalam ujian terbuka Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), Senin (16/11).

Melalui disertasi berjudul *Kebijakan Anti-Doping untuk Perlindungan Hukum bagi Atlet Indonesia*, Nabil yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur ini menawarkan model kebijakan Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping (IPAD). Model ini menekankan pentingnya kebijakan anti-doping yang terintegrasi, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak atlet tanpa mengabaikan integritas olahraga.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerapan prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Dalam prinsip tersebut, atlet bertanggung jawab memastikan tubuhnya bebas dari zat terlarang. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya zat terlarang, atlet dapat dikenai sanksi meskipun tidak selalu mengetahui bahwa zat tersebut masuk dalam daftar terlarang.

Menurut Nabil, penerapan prinsip tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penjatuhan sanksi semestinya mempertimbangkan konteks setiap perkara, tingkat kesalahan atlet, serta bukti yang tersedia.

Berdasarkan penelitiannya terhadap sanksi yang dijatuhkan Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Nabil menyoroti kecenderungan pemberian sanksi dalam kasus doping yang umumnya berkisar dua hingga empat tahun.

Padahal, pelanggaran doping memiliki latar belakang yang beragam. Ada kemungkinan atlet mengonsumsi obat, suplemen, atau produk tertentu tanpa mengetahui kandungan zat terlarang di dalamnya.

Dampak sanksi doping juga sangat besar. Atlet tidak hanya berpotensi kehilangan kesempatan bertanding, tetapi juga gelar, medali, bonus, hingga karier profesional. Bahkan, pelanggaran dapat berdampak terhadap tim, cabang olahraga, dan reputasi negara.

Tantangan Kebijakan Anti-Doping di Indonesia

Dalam disertasinya, Nabil mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam implementasi kebijakan anti-doping di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, infrastruktur pengujian, edukasi, hingga penegakan hukum.

Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya sinkronisasi daftar zat terlarang (prohibited list) dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Produk obat, pangan, herbal, suplemen, maupun produk farmasi yang telah memiliki izin BPOM ternyata belum tentu bebas dari kandungan zat yang masuk dalam daftar terlarang anti-doping.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan atlet, terutama ketika mereka mengonsumsi produk tanpa memahami kandungannya. Karena itu, diperlukan koordinasi antara IADO dan BPOM untuk menyelaraskan informasi zat terlarang sekaligus menyediakan panduan yang mudah dipahami atlet.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan fasilitas pengujian doping. Indonesia belum memiliki laboratorium pengujian yang tersertifikasi World Anti-Doping Agency (WADA). Akibatnya, pengujian tertentu masih harus dilakukan di luar negeri.

Kondisi ini berdampak terhadap biaya pemeriksaan dan lamanya waktu pengujian. Padahal, kecepatan serta keakuratan hasil pemeriksaan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi atlet.

Nabil juga menyoroti persoalan kemandirian kelembagaan anti-doping, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keamanan data pribadi dan privasi atlet, termasuk kewajiban pelaporan keberadaan atau whereabout.

Dari sisi penegakan hukum, keterbatasan pemahaman atlet terhadap regulasi anti-doping juga menjadi persoalan. Tidak semua atlet memahami prosedur pemeriksaan, hak-hak dalam proses penanganan perkara, maupun mekanisme mengajukan keberatan dan banding.

Karena itu, pendampingan hukum dinilai penting agar proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi berlangsung objektif, transparan, serta sesuai prinsip negara hukum.

Tawarkan Model Kebijakan Anti-Doping IPAD

Sebagai solusi, Nabil menawarkan model IPAD atau *Integrated & Proportional Policy for Anti-Doping*. Model ini dibangun berdasarkan semangat olahraga atau *spirit of sport*, yang mencakup nilai *fair play*, *play true*, kejujuran, sportivitas, serta penghormatan terhadap hukum dan etika.

Kebijakan anti-doping, menurutnya, harus mengintegrasikan prinsip keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, dan keterlibatan atlet (athlete’s voice).

Dalam aspek regulasi, diperlukan harmonisasi antara ketentuan nasional, khususnya Undang-Undang Keolahragaan, dengan standar internasional yang tertuang dalam *World Anti-Doping Code* (WADC).

Selain itu, perlu diperjelas batas antara pelanggaran anti-doping yang bersifat disipliner administratif dan penegakan hukum pidana. Pelanggaran aturan anti-doping pada dasarnya perlu ditangani melalui mekanisme khusus sesuai ketentuan IADO dan WADC, tanpa serta-merta mengkriminalisasi atlet.

Model IPAD juga menawarkan dua pendekatan perlindungan hukum, yakni preventif dan represif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan kepada atlet. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mewajibkan atlet mengikuti dan lulus pendidikan anti-doping melalui program Anti-Doping Education and Learning (ADEL).

Sementara itu, pendekatan represif menekankan penjatuhan sanksi yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Sanksi juga harus disertai pembinaan sehingga atlet tetap memperoleh kesempatan mengikuti program latihan dan pengembangan kemampuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak kalah penting adalah pendampingan hukum dan psikologis bagi atlet yang menghadapi perkara doping. Program rehabilitasi dan reintegrasi diperlukan agar atlet memiliki kesempatan membangun kembali karier setelah menjalani sanksi.

IADO Perlu Diperkuat dan Independen

Nabil juga menekankan pentingnya memperkuat kemandirian kelembagaan anti-doping, khususnya IADO sebagai lembaga pengganti Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).

Kemandirian tersebut mencakup aspek anggaran, penentuan kebijakan, pengambilan keputusan, penanganan perkara, hingga penegakan aturan anti-doping.

Penguatan kelembagaan juga perlu melibatkan organisasi olahraga, seperti KONI, Komite Olimpiade Indonesia, dan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, termasuk dalam perlindungan atlet disabilitas.

Koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk menyelaraskan daftar zat terlarang, meningkatkan edukasi, serta memperkuat pengawasan dan penanganan kasus doping.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pengujian doping di dalam negeri menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia perlu mengembangkan laboratorium pengujian yang memenuhi standar internasional dan memperoleh sertifikasi WADA.

Kerja sama global juga perlu diperluas, mencakup pengujian doping, pengembangan teknologi, intelijen, investigasi, penegakan hukum, edukasi, dan pelatihan.

Strict Liability Harus Lebih Proporsional

Salah satu rekomendasi utama penelitian Nabil adalah perlunya penyesuaian penerapan prinsip *strict liability*. Prinsip tanggung jawab mutlak tetap penting untuk menjaga integritas olahraga, tetapi penerapannya tidak seharusnya bersifat seragam untuk seluruh kasus.

Penilaian perkara doping perlu mempertimbangkan konteks, tingkat kesalahan, serta keandalan bukti dan hasil pengujian. Atlet juga harus memperoleh akses terhadap pendampingan hukum, kesempatan mengajukan banding, dan proses pemeriksaan yang transparan.

Selain itu, asas praduga tidak bersalah perlu diperhatikan dalam proses penanganan perkara. Pemeriksaan harus didukung prosedur pengujian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nabil turut merekomendasikan pemulihan nama baik bagi atlet yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam rekomendasinya, ia merumuskan sembilan aspek perlindungan melalui konsep *Catur Dharma Nawa Proteksi*. Konsep tersebut mencakup diferensiasi penerapan *strict liability* berdasarkan kasus per kasus, penguatan asas praduga tidak bersalah, regulasi yang adil dan proporsional, kemandirian kelembagaan, edukasi, pendampingan hukum dan psikologis, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemeriksaan doping yang objektif dan transparan.

Melalui model IPAD, kebijakan anti-doping diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pemberantasan penggunaan zat terlarang, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan masa depan atlet Indonesia. @

 

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *