Pengadilan Tinggi Surabaya Tegaskan Vonis Bebas di Perkara Investasi Bodong Rp 5 Miliar Sesuai SOP

Hukum226 Dilihat

SURABAYA – Pengadilan Tinggi (PT)  Surabaya menegaskan seluruh proses administrasi hingga keluarnya putusan bebas  dalam perkara dugaan investasi bodong senilai sekitar Rp5 miliar telah di timgkat banding sudah  berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Humas PT Surabaya, Sigit Sutriono, SH, M.hum,  mengatakan putusan bebas tersebut merupakan hasil pemeriksaan majelis hakim tingkat banding yang menilai unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan tidak terbukti.

Sebelumnya, dua  terdakwa Agustin Widyawati dan Ratno  dalam perkara tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN). Namun, putusan berubah setelah perkara diperiksa di tingkat banding.

“Kalau keputusan bebas itu kan menurut hakim tinggi karena memang tidak terbukti,” ujar Sigit usai audensi dengan perwakilan Aliansi Madura Indonesia (AMI) Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Sigit enggan mengomentari lebih jauh pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Menurutnya, substansi perkara sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili.

Ia menegaskan, Ketua PT memiliki kewenangan administratif dan pengawasan terhadap proses peradilan. Mulai penerimaan berkas banding, penunjukan hakim, penetapan jadwal sidang hingga pembacaan putusan.

Setelah putusan dijatuhkan, dokumen juga wajib diunggah pada hari yang sama.”Pak KPT itu cuma menerima banding dari PT, menetapkan hakimnya, hakimnya menetapkan sidangnya, setelah sidang ditetapkan kapan sidangnya, kapan diputus. Setelah itu hari itu juga harus di-upload,” jelasnya.

Sikap tersebut, lanjut Sigit, juga berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam ketentuan yang dirujuknya, hakim tidak diperbolehkan memberikan keterangan, pendapat, kritik maupun pembenaran secara terbuka terhadap perkara atau putusan pengadilan.

Larangan tersebut berlaku baik terhadap perkara yang masih berjalan maupun yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, menurut Sigit, pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan mengenai alasan substantif majelis hakim membebaskan terdakwa. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus merujuk pada dokumen resmi putusan.

“Kalau masalah materinya saya enggak boleh komentar. Memang enggak boleh hakim juga komentar terhadap semua keputusan, baik itu inkrah maupun masih berjalan,” tegasnya.

Terkait konstruksi perkara, Sigit menyebut kasus tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya berkaitan dengan dugaan investasi bodong. Persoalannya disebut tidak hanya menyangkut deposito, tetapi juga sekuritas.

Nilai investasi yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp5 miliar. Namun, nilai kerugian yang dicantumkan dalam dakwaan jaksa disebut sekitar Rp2 miliar. Sementara Rp3 miliar lainnya diklaim telah dikembalikan.

“Menurut jaksa dia investasi bodong nilainya itu sekitar Rp5 miliar, tapi kerugiannya Rp2 miliar kalau di dakwaannya, karena uang yang Rp3 miliar sudah kembali,” ungkapnya.

Sigit mengaku tidak mengingat secara detail seluruh uraian dakwaan maupun konstruksi perkara. Ia menyarankan pihak yang berkepentingan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim.

Dari dokumen itulah, kata dia, dapat diketahui alasan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim hingga menjatuhkan putusan bebas.

Sigit juga menyebut, dari sekitar 2.500 perkara yang ditangani, terdapat dua putusan bebas. Namun, ia tidak merinci lebih jauh perkara yang dimaksud. (Tom)

 

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *