Ketua GNPK Jatim: Walikota Surabaya Dinilai Arogan dan Anti Kritik

Berita195 Dilihat
banner 468x60

Surabaya – Suasana aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya pada Kamis (25/9/2025) menyisakan polemik. Ketua DPW Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Jawa Timur, Rizky Putra Yudhapradana, SH (RPY), menuding Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, bersikap arogan serta anti kritik.

Investigasi GNPK Jatim mengungkap adanya dugaan pola kebijakan dan langkah represif Pemkot Surabaya dalam merespons aspirasi publik. RPY menyoroti indikasi penggunaan salah satu LSM berbasis kesukuan untuk menghadang demonstran.

“Unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, sudah ada mekanisme dan aturan dalam undang-undang. Setahu saya, aksi kemarin juga sudah mendapat izin dari Polrestabes Surabaya. Kalau begitu, kenapa justru ada LSM yang diturunkan untuk menghadang?” kata RPY.

Menurut GNPK Jatim, sikap Walikota Surabaya tidak hanya terlihat dalam insiden demo tersebut. RPY menilai ada pola arogansi dalam sejumlah kebijakan, seperti larangan parkir di bahu Jalan Tunjungan. Kebijakan itu disebut berdampak pada turunnya omzet pengusaha setempat, tetapi Walikota justru menyangkal tanpa menyertakan data yang valid.

“Pernyataan resmi Walikota di media bahwa omzet tidak turun itu tidak berdasar, tanpa data yang jelas. Bahkan, kasus parkiran toko modern yang menyinggung salah satu suku di Jawa Timur juga memperlihatkan kurangnya sensitivitas dalam bertindak,” tambahnya. Jumat (26/9).

GNPK Jatim menilai pola ini berbahaya jika terus berlanjut. Menurut RPY, langkah Pemkot yang terkesan membenturkan kelompok masyarakat dengan alasan kesukuan dapat menciptakan gesekan horizontal.

“Kami melihat Pemkot Surabaya mulai memerintah dengan cara-cara tidak lazim: membenturkan pendemo dengan LSM, menyebut isu kesukuan, hingga mempersulit investasi. Ini harus dilawan,” tegasnya.

RPY memastikan pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Pemkot Surabaya dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk meminta klarifikasi. GNPK Jatim juga menyiapkan aksi lanjutan dengan skala lebih besar bila pemerintah kota tidak segera merespons.

“Jika arogansi ini terus berlanjut, kami siap mengawal aksi demo yang lebih besar di Balai Kota Surabaya,” pungkasnya. (Tio)

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terkini