Kas Kebun Binatang Surabaya Rp2,41 Miliar Diduga untuk Tutup Perkara, Direksi KBS hingga Advokat Ma’ruf Syah Jadi Tersangka!

Berita, Hukum332 Dilihat

SURABAYA – Dugaan upaya menghentikan perkara hukum di lingkungan Kejaksaan menyeret jajaran direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), anggota Badan Pengawas, hingga seorang advokat.

Sebanyak Rp2,41 miliar diduga dikeluarkan dari kas perusahaan untuk membiayai upaya penghentian perkara. Namun, uang yang disebut-sebut sebagai biaya penutupan perkara itu ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025–2026. Keempatnya langsung ditahan pada Kamis malam (19/11/2026).

Mereka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas, serta MM yang berprofesi sebagai advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, mengungkapkan, konstruksi perkara bermula pada Februari 2025 ketika jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Menghadapi pemeriksaan tersebut, NW dan MN diduga meminta bantuan EES untuk mencarikan pengacara. EES kemudian memperkenalkan keduanya kepada MM. Dalam perkembangannya, MM diduga diminta mengupayakan agar perkara yang ditangani Kejari Tanjung Perak dihentikan.

Untuk pendampingan hukum, MM disebut meminta lawyer fee Rp100 juta. Selain itu, terdapat permintaan Rp500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Permintaan tersebut diduga disetujui NW dan MN. Keduanya kemudian memerintahkan Sutini, Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, mencairkan uang dari kas perusahaan.

Dana tersebut selanjutnya diserahkan EES kepada MM. Namun, uang yang disebut-sebut untuk menutup perkara itu ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Dugaan pengeluaran kembali terjadi sekitar April 2025. Saat itu, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS menjalani pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan.

Dalam proses tersebut, MM kembali diduga meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta. Permintaan itu kembali disetujui NW dan MN. Penyidik mengungkap total uang yang dikeluarkan dari kas PDTS KBS untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.

Dokumen Jasa Hukum Dipersoalkan

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga dibuat seolah-olah menunjukkan adanya kegiatan jasa hukum.

Dokumen tersebut meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan peninjauan standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi pembayaran honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi.

Total nilai dokumen pertanggungjawaban tersebut mencapai Rp2,41 miliar.

Penyidik menduga dokumen-dokumen itu digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, penggunaan dana tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.

Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Keempatnya ditahan di Cabang Rutan Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan keterlibatan masing-masing tersangka. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. (TOM)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *