SURABAYA: Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026 serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah mitigasi terukur dan terkoordinasi.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi, mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” kata Gubernur Jatim Khofifah saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Surabaya, Selasa, 7 April 2026
Dalam forum tersebut Gubernur Jatim itu menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini.
Ia meminta seluruh kepala daerah proaktif menyusun rencana aksi, memetakan wilayah rawan, serta memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan pemantauan titik api diperkuat.
“Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, bupati/wali kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, menggunakan air secara bijak, dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
Data menunjukkan bahwa 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi.
Pada triwulan pertama 2026 tercatat 121 kejadian bencana, didominasi angin kencang dan banjir, yang berdampak pada korban jiwa serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” ucap Gubernur Khofifah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2026 di Jawa Timur mulai Mei, dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220–240 hari pada sejumlah zona musim.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan yang berpotensi memicu karhutla serta menekan produktivitas pertanian.
Menjawab tantangan itu, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu melibatkan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Langkah yang dilakukan meliputi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), respon cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, hingga penegakan hukum.
Sementara mitigasi kekeringan difokuskan pada penguatan manajemen air melalui waduk dan embung, pemetaan desa rawan, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengapresiasi kesiapsiagaan Jawa Timur, termasuk keberhasilan mitigasi saat erupsi Semeru 2025 tanpa korban jiwa.
“Jawa Timur ini menjadi contoh, mari anggaran pra-bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar,” ujarnya. @
