SURABAYA, 1 Desember 2025: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi memacu birokrasi daerah bekerja semakin jujur, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan publik di seluruh lingkup organisasi perangkat daerah provinsi.
“Alhamdulillah, Pemprov Jawa Timur menerima apresiasi Pariwara Antikorupsi 2025 kategori media konvensional urutan pertama dari KPK RI. Urutan kedua Provinsi DKI Jakarta dan ketiga Kabupaten Demak Jawa Tengah,” ujarnya dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin, 1 Desember 2025
Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 disampaikan dalam Puncak Apresiasi Pariwara Anti Korupsi dan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (28/11), sebagai bagian kampanye antikorupsi KPK untuk meningkatkan kesadaran publik.
KPK menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur konsisten mengarusutamakan nilai integritas melalui strategi kampanye terencana, luas, dan berdampak, mencakup media konvensional, media digital, dan kegiatan tatap muka.
Pada kategori media konvensional, kampanye dilakukan melalui penayangan materi antikorupsi di lima videotron strategis di Bundaran Waru, Bundaran Aloha, dan Jalan Ahmad Yani, serta publikasi radio, baliho, poster, spanduk, dan berbagai media luar ruang.
Di ruang digital, Pemprov Jatim memaksimalkan media sosial resmi, situs web, portal berita, dan video digital yang mendapatkan keterlibatan tinggi. Sementara pada tataran tatap muka, edukasi dan pelatihan digelar, termasuk Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi bagi ASN dan pencanangan 400 Patriot Integritas Muda se-Jawa Timur.
Evaluasi KPK mencatat kampanye videotron di Jawa Timur menjangkau sekitar 227.951 orang per hari selama Juli–September 2025, sementara publikasi digital dan pelatihan tatap muka memperkuat jejaring agen perubahan integritas di berbagai sektor.
Khofifah menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dibangun sebagai ekosistem bersama dari hulu hingga hilir, melalui edukasi publik, tata kelola yang kuat, dan pelibatan masyarakat.
“Terima kasih kepada KPK RI atas apresiasi ini. Terima kasih kepada seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, mitra media, dan para pelaku kreatif yang selama ini menjalin sinergi dalam mengarusutamakan gerakan antikorupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar budaya integritas semakin mengakar dan berkelanjutan di Jawa Timur.
