Diborgol…! Mantan Kadis ESDM Jatim Nurkholis Jadi Tersangka Kelima Pungli Perijinan

Diduga Menerima dan Menikmati Uang Rp687,5 juta

Berita, Hukum343 Dilihat

SURABAYA – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali menyeret pejabat baru. Kali ini, giliran NK  (Nurkholis)  mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Tak sekadar menetapkan tersangka, penyidik juga mengungkap dugaan aliran uang sebesar Rp687,5 juta yang dinikmati NK dari praktik pungutan liar pada dua bidang pelayanan perizinan. Penetapan NK diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026).

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Dinas ESDM Jatim bertambah menjadi lima orang, termasuk satu tersangka yang telah meninggal dunia.

“Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan resmi, ” ujar  Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG. Punia Atmaja NR, S.H., M.H., CFrA.

Praktik tersebut diduga berlangsung di dua bidang pelayanan perizinan. Di Bidang Pertambangan, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1,105 miliar.

Sedangkan di Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024. Total uang yang terkumpul mencapai Rp133,5 juta. Jika digabungkan, nilai dugaan pungutan liar dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1,2385 miliar.

Dari jumlah itu, NK diduga menerima dan menikmati uang sebesar Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Sita Uang Rp615 Juta dan Emas 50 Gram

Dalam pengembangan perkara, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik pungutan liar tersebut.

“Barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp615 juta dan emas batangan dengan berat total 50 gram, ” ujarnya.

Penyitaan uang tunai dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026. Penyitaan tersebut telah memperoleh izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Sementara penyitaan emas batangan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026 dan telah mendapatkan penetapan izin sita dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Lima Pejabat Terseret

Sebelum NK ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Jatim telah menetapkan empat orang lainnya dalam perkara ini. Mereka adalah AM, Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; almarhum OS, Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026; H, Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, NK langsung ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim. Penahanan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Dalam perkara ini, NK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penetapan NK menambah daftar pejabat yang terseret dalam perkara dugaan pungli perizinan sektor ESDM Jatim. Penyidikan Kejati Jatim kini menjadi sorotan, terutama terkait pengungkapan aliran uang, peran masing-masing pejabat, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik yang diduga berlangsung di lingkungan pelayanan perizinan tersebut. (Tom)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *