Jakarta: Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut. DPR pun menjadwalkan pembahasannya dalam rapat paripurna, Kamis (12/11).
Dukungan lintas fraksi tersebut membuat usulan HMP melampaui jauh persyaratan minimal pengajuan hak konstitusional DPR. Berdasarkan ketentuan, usulan HMP dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan DPR telah menerima dan merekapitulasi dokumen dukungan yang ditandatangani 120 anggota legislatif.
“Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang. Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Saan menjelaskan, usulan tersebut terlebih dahulu diproses melalui rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Selanjutnya, usulan itu diteruskan ke rapat paripurna.
“Besok akan dibawa semua,” tegasnya.
Dukungan terhadap usulan HMP datang dari delapan fraksi dengan komposisi yang cukup besar. PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 anggota.
Sementara itu, PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Substansi usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Para pengusul mendasarkan langkahnya pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Meski demikian, masuknya usulan HMP ke agenda paripurna belum berarti proses pemakzulan Gibran telah diputuskan. Masih ada tahapan kelembagaan yang harus dilalui DPR.
Apabila usulan diterima dan diproses sesuai mekanisme, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas materi hak menyatakan pendapat tersebut. Hasil pembahasan kemudian dibawa kembali ke rapat paripurna.
Jika menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden, proses selanjutnya dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi, rapat paripurna Kamis besok menjadi tahapan penting bagi kelanjutan usulan HMP terhadap Gibran. @
