SIDOARJO – Peta birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali berubah. Bupati Sidoarjo Subandi merotasi 10 pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (26/8/2026) pagi. Sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami pergeseran, termasuk kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo.
Fenny Apridawati yang sebelumnya menjabat Sekda kini dipercaya menduduki posisi Asisten Administrasi Umum (Asisten III), menggantikan Benny Airlangga Yogaswara. Sementara Benny bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Perombakan juga menyentuh sektor pendidikan. Ridho yang sebelumnya memimpin DPMPTSP kini dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo.
Di sektor ekonomi, Eni Rustianingsih bergeser dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Posisi Kepala Dispaperta selanjutnya diisi Edi Kurniadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM).
Kursi Kepala Dinkop UM kemudian ditempati Khudori. Sedangkan Arif Mulyono yang sebelumnya bertugas sebagai staf ahli kini mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo.
Rotasi turut menyentuh sektor pajak, olahraga dan pariwisata. Yudi Irianto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) kini dipercaya memimpin Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
Posisi yang ditinggalkan Yudi kemudian diisi Rudi Setiawan. Sementara Happy Setyaningtyas Astrawati, yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Disperindag, kini resmi menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus upaya memperkuat kinerja birokrasi.
Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi dan mampu menunjukkan kinerja nyata.
“Jabatan bukanlah sebuah penghormatan semata, tetapi sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Subandi.
Subandi juga meminta seluruh pimpinan OPD memperkuat koordinasi dan tidak bekerja secara sektoral. Kolaborasi antarlembaga, kata dia, menjadi salah satu kunci mempercepat pembangunan daerah.
“Jangan bekerja sendiri-sendiri. Jadikan kolaborasi sebagai kekuatan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan pejabat tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan. Setiap program dan kebijakan harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Mutasi ini sudah biasa bagi pejabat yang ada di Pemkab. Yang perlu kita sampaikan, kita ini bagaimana membangun percepatan-percepatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” kata Subandi.
Subandi menambahkan, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Karena itu, aparatur sipil negara dituntut terus meningkatkan kapasitas, mengikuti perkembangan teknologi serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.
Rotasi tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 800.1.3.3/9647/438.6.4/2026 tertanggal 28 Juli 2026 serta Nomor 800.1.3/4923 dan 4925/438.6.4/2026 tertanggal 24 Agustus 2026.
Pelantikan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno dan perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Jawa Timur. (TOM)
