Buntut Dugaan KDRT dan Perselingkuhan, Kejari Surabaya Copot Sementara Jaksa Deddy Arisandi

Berita, Hukum307 Dilihat
SURABAYA – Polemik yang menyeret nama Jaksa Deddy Arisandi mulai berdampak pada tugas kedinasannya. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya memutuskan membebastugaskan sementara Deddy dari penanganan perkara menyusul mencuatnya dugaan persoalan rumah tangga yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Kepala Kejari Surabaya, Tri Anggoro Mukti, mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap jaksa yang bersangkutan. Langkah pembebastugasan sementara diambil untuk menjaga objektivitas penanganan perkara.

“Terhadap Jaksa Deddy Arisandi telah dilakukan klarifikasi internal dan dibebastugaskan sementara dalam hal penanganan perkara guna menjaga objektivitas,” kata Tri Anggoro Mukti dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Tri menegaskan, persoalan pribadi yang melibatkan Deddy dengan keluarganya harus diselesaikan melalui mekanisme hukum apabila terdapat dugaan tindak pidana.

“Apabila ada persoalan hukum dapat menyampaikan laporan melalui saluran yang tersedia baik secara internal ataupun eksternal dengan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” tegasnya.

Pernyataan Kajari tersebut menjadi perkembangan penting setelah perempuan berinisial AM sebelumnya mengungkap sejumlah dugaan yang menyeret nama Deddy. AM mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), manipulasi psikologis, pembatasan kebebasan, hingga dugaan perselingkuhan.

Pengakuan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena sosok yang disebut dalam pengaduan itu merupakan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, Tri Anggoro meminta persoalan pribadi yang berkembang tidak sampai mengganggu proses penanganan perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Kami berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang ditangani oleh JPU Deddy Arisandi dan sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi terganggu. Diharapkan pula agar masyarakat terus mengawal proses penanganan perkara dimaksud,” demikian pernyataan Tri.

Deddy sebelumnya tercatat sebagai jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara Erica Natasha Risakotta dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby. Dalam persidangan pada Selasa (10/11/2026), JPU menuntut Erica dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.

Tri juga menyampaikan bahwa selama ini pihaknya menilai Deddy telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai penuntut umum sesuai kode etik dan perilaku jaksa.

Meski demikian, Kajari menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan tercela maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan anggotanya.

“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya serta pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.

Kejari Surabaya membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat kejaksaan. Pengaduan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR di www.lapor.go.id atau hotline Kejari Surabaya di nomor 08213311700.

Sementara itu, dugaan KDRT dan persoalan rumah tangga yang disampaikan AM masih memerlukan pembuktian melalui mekanisme hukum. Klarifikasi internal Kejari Surabaya dan pembebastugasan sementara Deddy juga tidak serta-merta menjadi kesimpulan atas kebenaran seluruh tudingan tersebut. (TOM)

banner 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *