SURABAYA, 13 OKTOBER 2025 – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM bersama seluruh pegawai melaksanakan kegiatan ‘Pencanangan Zona Integritas’ sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur serta Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Jawa Timur, yang hadir sebagai saksi dan pendamping dalam proses pencanangan.
Dalam Sambutannya, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Bapak Eddy Supriyanto, S.STP., M.PSDM menegaskan bahwa pencanangan zona integritas bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah langkah awal menuju perubahan budaya kerja yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh pegawai untuk bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja dan integritras individu maupun kelembagaan, ” ujarnya.
Sebagai wujud keterlibatan aktif seluruh unsur di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari masing-masing elemen pegawai ikut serta dalam membacakan ikrar, yang berisi komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Usai kegiatan pencanangan dan pembacaan ikrar serta penyematan pin integritas, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi berjudul ”Penguatan Pengawasan Zona Integritas” yang disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Materi tersebut menekankan pentingnya peran pengawasan internal dalam memastikan implementasi zona integritas berjalan secara efektif dan efisien.
Kemudian materi kedua disampaikan oleh Biro Organisasi sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan narasumber Herni Sugiyanti, S.Sos., MAP dengan materi berjudul ”Pembangunan Zona Integritas”.
“Pencanangan Zona Integritas merupakan langkah awal untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Terdapat 6 aspek yang harus dipenuhi agar bisa memenuhi aspek tersebut sehingga seluruh unsur pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik” papar Herni Sugiyanti, S.Sos., MAP
Ditegaskan, Herni Sugiyanti, bahwa Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur siap membantu dan mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur agar dapat mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Melalui kegiatan pencanangan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur menegaskan tekadnya untuk menjadi bagian dari instansi pemerintah yang berintegritas tinggi dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik. @
