Surabaya – Sengketa ahli waris Putra Budiman kini berkembang menjadi sorotan keras terhadap jalannya persidangan di Pengadilan Agama Surabaya.
Bukan hanya soal perebutan hak waris, tetapi juga tentang bagaimana majelis hakim menjaga jarak dari setiap kemungkinan keberpihakan.
Sejumlah pihak mempertanyakan sikap majelis hakim yang dinilai menunjukkan kecenderungan lebih akomodatif terhadap pihak tergugat, yang disebut bernama Ninik.
Persepsi tersebut muncul dari dinamika sidang yang dianggap belum sepenuhnya menghadirkan keseimbangan dalam menguji alasan dan bukti yang diajukan para pihak.
Ketidakhadiran tergugat dalam beberapa agenda sidang dengan alasan sakit menjadi salah satu titik sorotan.
Dalam praktik hukum acara, alasan kesehatan untuk ketidakhadiran seharusnya dibuktikan dengan dokumen medis resmi yang dapat diverifikasi.
Namun menurut pihak penggugat, bukti medis tersebut belum pernah ditunjukkan secara terbuka di persidangan.
Kondisi ini memunculkan tekanan baru terhadap majelis hakim: apakah setiap alasan benar-benar diuji dengan standar pembuktian yang ketat?
Sorotan lain yang tak kalah tajam mengarah pada dokumen penting berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh notaris. Dokumen tersebut menjadi salah satu fondasi dalam menentukan posisi hukum para pihak dalam perkara ini.
Namun hingga kini, notaris sebagai pembuat dokumen tersebut belum dipanggil untuk memberikan keterangan langsung mengenai dasar hukum serta proses penerbitannya.
Hal ini memunculkan pertanyaan yang semakin menghantam proses persidangan:
Mengapa pembuat dokumen kunci belum dihadirkan untuk menjelaskan dasar hukum penerbitan surat ahli waris tersebut?
Apakah seluruh proses pembuktian sudah dijalankan secara menyeluruh dan seimbang?
Apakah majelis hakim benar-benar menjaga posisi netral sebagaimana prinsip dasar peradilan?
Dalam perkara waris, keputusan pengadilan tidak hanya menentukan pembagian aset.
Ia menentukan pengakuan hukum atas hubungan keluarga dan hak keperdataan seseorang untuk jangka panjang.
Karena itu, setiap bukti, setiap alasan, dan setiap dokumen seharusnya diuji secara terbuka tanpa menyisakan ruang keraguan.
Perkara ini kini menjadi ujian serius bagi kredibilitas proses di Pengadilan Agama Surabaya.
Publik menunggu apakah majelis hakim akan memastikan seluruh fakta dibuka dan diuji secara objektif—atau justru membiarkan pertanyaan tentang netralitas terus menggema di luar ruang sidang. Jer
