SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate 2026 yang digelar FORKI Jawa Timur kian membesar. Sebanyak 13 perguruan karate bersama sejumlah FORKI kabupaten/kota secara tegas menyatakan tidak akan ambil bagian, dan mendesak agar Musyawarah Provinsi (Musprov) segera digelar sesuai Surat Keputusan (SK) PB FORKI.
Penolakan ini disampaikan Suyanto Kasdi yang ditunjuk sebagai juru bicara dari 13 perguruan. Ia menegaskan, sikap tersebut diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap keputusan organisasi di tingkat pusat.
“Kami tegak lurus dengan SK PB FORKI. Arahan sudah jelas, fokus pada persiapan Musprov, bukan menggelar kejuaraan,” tegas Suyanto yang juga menjabat Ketua Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) Jatim di Surabaya, Minggu (5/4).
Menurutnya, masa kepengurusan FORKI Jatim di bawah Samsul Muarif telah berakhir pada 27 Maret 2026. Meski terdapat perpanjangan selama tiga bulan hingga 27 Juni 2026, mandat itu dinilai hanya untuk mempersiapkan Musprov, bukan menjalankan agenda lain seperti Kejurda.
Suyanto mengungkapkan, dalam surat resmi PB FORKI tertanggal 20 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua Umum Hadi Tjahjono, secara tegas diperintahkan agar FORKI Jatim segera menyiapkan Musprov, termasuk membentuk panitia pelaksana dan tim penjaringan calon ketua umum.
“SK PB FORKI sudah jelas. Redaksinya tidak multitafsir. Yang diperintahkan adalah Musprov. Jadi jangan dialihkan ke kegiatan lain,” ujarnya.
Atas dasar itu, 13 perguruan dari 22 perguruan di Jatim bersama sejumlah FORKI daerah memilih boikot Kejurda dan mendesak Pengprov FORKI Jatim segera menjalankan Musprov sesuai amanat organisasi.
“Kami sudah satu suara. Ini bukan sekadar sikap, tapi bentuk komitmen menjaga marwah organisasi. Atlet dari 13 perguruan ini juga tidak akan turun membawa nama Pengcab. Tidak hanya atlet, wasit dan juri menyatakan sikap yang sama, tidak akan terlibat dalam Kejurda, ” tandasnya.
Ditambahkan Suyanto, pihaknya juga sudah berkonsulatsi dengan KONI Jatim terkait polemik ini. Hasilnya, KONI Jatim juga sepakat akan mengeluarkan sertifikat untuk peserta Kejurda.
“Tolong dikonfirmasi langsung ke KONI Jatim. Kami sudah melaporkan masalah ini ke KONI dan juga sepakat jika Musprov harus digelar lebih dulu sesuai dengan SK PB FORKI, ” imbuhnya. (Tom)
